PSE Kominfo dan DNS Nasional, Matinya Kebebasan Berinternet?

3 days ago 0 Comments

Setelah sukses memancing emosi segenap gamer, freelancer, dan pegiat esports di seluruh Nusantara lewat pemblokiran berbagai aplikasi ternama akibat PSE, publik sempat dihebohkan rencana Kominfo lainnya yaitu DNS Nasional.

Bagi yang belum tahu, DNS Nasional adalah proyek Kominfo yang dicanangkan sejak 2015 oleh Menkominfo sebelumnya yaitu Rudiantara. Proyek ini bertujuan menyaring informasi agar arus lalu lintas internet di Indonesia menjadi satu pintu saja.

BACA JUGA: 

Dilansir dari berbagai media nasional, banyak pihak yang mengkhawatirkan penerapan DNS Nasional, apalagi setelah melihat kekisruhan yang ditimbulkan oleh kebijakan PSE baru-baru ini.

Sebagian menanggap implementasi kebijakan DNS Nasional memiliki kecenderungan untuk membatasi keleluasaan berinternet bagi warganya dengan sangat ekstrem.

Namun sebelum kita bahas fenomena ini lebih lanjut, ada baiknya kita pelajari sedikit tentang apa itu DNS Nasional dulu biar tidak salah kaprah.

Jadi, Apa Itu DNS Nasional?

Domain Name System atau DNS merupakan sebuah sistem yang menerjemahkan alamat IP sebuah web yang berupa angka menjadi alamat yang mudah dihafal dan dimasukkan ke mesin pencari. DNS yang banyak digunakan umumnya dikelola oleh pihak swasta seperti Google atau Cloudflare.

Sementara, DNS Nasional nantinya akan diatur sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Jika PSE dari Kominfo melakukan pemblokiran bagi situs tak terdaftar yang masuk ke dalam blacklist, maka yang akan dilakukan DNS Nasional adalah kebalikannya, yaitu hanya memberikan akses bagi situs yang termasuk ke dalam whitelist. Selebihnya tidak akan bisa diakses.

DNS Nasional sejatinya memiliki berbagai manfaat, seperti melindungi data pribadi para pengguna internet dari asing, menyensor konten negatif tanpa pandang bulu, sekaligus mengurangi ketergantungan akan jasa penyedia DNS asing.

Namun di sisi lain, implementasi DNS Nasional ini justru mengundang pertanyaan baru, yaitu:

Mampukah Kominfo Bijak dalam Menyortir Konten di Internet?

Kisruh pemblokiran Steam, Paypal, dan sebagainya akibat PSE memperlihatkan bahwa Kominfo kita saat ini masih belum memiliki kedewasaan dan pemahaman matang mengenai dunia internet serta hanya melihat semuanya menggunakan kacamata kuda saja.

Tanpa pandang bulu ia memblokir semua situs dan aplikasi yang belum mendaftar PSE, meski hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Mereka seolah tak sadar kalau banyak developer game asal Indonesia yang mengandalkan Steam untuk menembus pasar internasional dan ada jutaan freelancer Indonesia yang mengandalkan PayPal untuk menerima fee dari klien di luar negeri.

game indonesia steam
Game Indonesia di Steam

Yang lebih parah, Kominfo tidak menyediakan alternatif atau solusi apapun perihal pemblokiran tersebut selain meminta maaf dan memaksa para pembuat aplikasi untuk ikut aturan main dengan segera mendaftar PSE.

Untungnya para pembuat aplikasi ini cukup waras untuk mengalah sehingga pemblokiran akhirnya dibuka, tetapi apa jadinya bila mereka ngotot tak mau mendaftar? Dengan santai Kominfo meminta masyarakat tetap tenang dan segera beralih menggunakan produk karya anak bangsa.

Hal ini menggarisbawahi sebuah penyakit yang banyak menjangkiti tak hanya Kominfo saja, tetapi para generasi boomers di pemerintahan, yaitu:

Nasionalisme Buta tanpa Logika

Di satu sisi kita perlu mengapresiasi semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para bapack-bapack ini. Ya, tanpa jiwa nasionalisme, Indonesia takkan pernah lahir ataupun berkembang menjadi negara yang disegani.

Tetapi di sisi lain mereka juga perlu diingatkan akan pentingnya memiliki cermin dan dan mengukur kemampuan diri sendiri secara objektif.

Mohon maaf, bukannya mengecilkan kemampuan anak bangsa, kalau cuma sekedar membuat aplikasi, tentu ada banyak programmer dan talenta IT lainnya asal Indonesia yang mampu.

Game anak bangsa
Game karya anak bangsa yang sudah mendunia

Namun untuk membuat aplikasi yang mampu menyaingi, bahkan melebihi kualitas, jangkauan, serta layanan dari aplikasi-aplikasi kelas dunia itu bukan cuma sim salabim lalu tepuk tangan 3x saja.

Butuh keahlian mumpuni, riset mendalam, pengalaman bertahun-tahun, dan sumber daya yang amat besar untuk mampu membuat aplikasi karya anak bangsa yang mampu menggeser hegemoni aplikasi yang ada saat ini.

Inilah yang tidak disadari oleh para petinggi-petinggi di pemerintahan. Menkominfo Johnny G. Plate bahkan dengan mudah berkata pada podcast seorang mantan pesulap botak bahwa ini saatnya kita membangun sendiri mesin pencari yang mampu menggantikan Google.

Maaf Pak, tapi Bing milik raksasa teknologi Microsoft saja tidak mampu melawan kesaktian page rank & SEO milik Google, sekarang anak bangsa disuruh bersaing dengan Google tanpa fasilitas atau modal yang mumpuni dari pemerintah?

Mas Anang sih pasti bilang NO. Dimodali dan difasilitasi saja sudah sulit, apalagi cuma didukung dalam doa.

Oleh karena pola pikir yang kolot dan kecenderungan untuk asal njeplak tanpa berpijak pada fakta, banyak pegiat IT dan pakar lainnya yang menganggap wacana DNS Nasional ini sebagai:

Matinya Kebebasan Berinternet

Sejatinya, para penyedia layanan internet harus memperlakukan seluruh komunikasi internet dengan adil, tanpa membatasi atau memblokir arus komunikasi dari konten, website, aplikasi, ataupun platform tertentu. Hal inilah yang dinamakan Net Neutrality.

Kebebasan tersebut apabila disalahgunakan berpotensi untuk mendatangkan hal-hal negatif, seperti misalnya akses ke website porno, judi, dan sebagainya. Oleh karena itulah diperlukan adanya penyensoran oleh lembaga yang berwenang.

Namun, jika lembaga yang melakukan sensor terlalu ketat atau tidak kompeten, maka akan berimbas pada ketertutupan ekstrem yang membatasi layaknya hubungan negara Korea Utara dengan dunia.

Mengingat rekam jejak Kominfo yang kurang bisa dibanggakan, seperti mempertanyakan kegunaan internet cepat, menyebut situs judi sebagai permainan, dan sebagainya, rasanya sulit menganggap serius institusi pemerintahan yang satu ini.

Apalagi dengan sistem DNS Nasional, di mana situs yang bisa diakses hanyalah situs-situs yang termasuk ke dalam whitelist milik Kominfo. Apa jadinya jika ada sebuah situs yang berguna namun kurang dikenal sehingga tidak terdaftar?

Inilah yang ditakutkan para warganet dalam rencana penerapan DNS Nasional ini, salah satunya akun Nuice Media yang menyamakan kebijakan DNS Nasional ini dengan The Great Firewall of China.

Sesuai dengan yang tertulis dalam pasal International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), negara wajib mempertahankan akses terhadap informasi (dalam hal ini internet) dalam kondisi apapun termasuk di tengah ketidakstabilan politik sekalipun.

Oleh karena itu, pemaksaan implementasi DNS Nasional yang terlalu mengekang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Semoga para petinggi Kominfo di negara kita tercinta ini diberi hidayah dan kebijakan untuk mempertimbangkan ulang wacana DNS Nasional dan menjalankan sistem PSE dengan sebaik-baiknya tanpa bias, agar warganet kita dapat menikmati kebebasan berinternet yang hakiki layaknya negara maju.


Dapatkan berita gaming dan informasi menarik lainnya seputar dunia game, esports, film, anime, dan lainnya hanya di UP Station.

Bagi kalian yang mau top-up game kesayangan kalian bisa langsung kunjungi UniPin! Proses cepat dan harga murah!

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru dan berita gaming lainnya di akun sosial media kami:
FacebookUP Station Indonesia
YouTubeUpstation Media
Twitter@Upstationmedia
Instagram@upstation.media

Yuk gabung di grup Discord kami!
DiscordUniPin Official Community

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Aplikasi UP Station
telah tersedia sekarang
Buka Artikel
Download Aplikasi