UP – Keterlaluan! Di Negara Ini, Pemerintah Kenakan Pajak Buat Warganya yang Menggunakan Media Sosial

10 months ago 0 Comments 135 views

Sekarang ini, akses ke media sosial banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai gadget smartphone. Intensitasnya, bahkan, bisa setiap hari. Oleh karenanya, nggak heran deh kalau banyak developer aplikasi yang berusaha membuat media sosial baru, atau berusaha mempertahankan yang lama karena sangat menguntungkan. Tetapi, kalau kamu developer di negara ini, maka nggak disarankan untuk buat media sosial. Bahkan, jika kamu hanya bertindak sebagai pengguna media sosial yang sudah ada semacam Facebook pun nggak disarankan memakainya. Kenapa demikian?

Alasannya karena penggunaan media sosial dikenakan pajak. Dilansir dari Reuters, peraturan itu diresmikan oleh pemerintah negara Uganda pada Mei 2018 ini, dan akan diterapin pada tanggal 1 Juli 2018. Pengguna media sosial yang buka atau menggunakan akunnya akan kena pajak harian sebesar 200 shilling Uganda. Kira-kira sebesar Rp.733 kalau diuangkan ke rupiah.

Nggak hanya pajak harian yang diresmikan, ada peraturan yang mengatur transaksi online via mobile juga. Ada pengenaan pajak sebesar 1% yang dikenain ke rakyat Uganda ketika gunain transaksi online di mana pun domisilinya.

Pemerintah Uganda menerapkan pajak media sosial bekerja sama dengan operator telepon seluler. Jadi, pajak akan dipantau melalu kartu SIM. Oleh karenanya, penggunaan media sosial akan sangat mudah diketahui.

Keluarnya peraturan pajak ini nggak disambut hangat oleh rakyat Uganda. Mereka protes, dan menyatakan kalau pajak media sosial merupakan salah satu bentuk untuk ngebungkam kebebasan berbicara. Rakyat Uganda juga menuduh pemerintah mencari pemasukan tambahan dari pajak itu.

Pernyataan tersebut dikeluarin karena sebelumnya telah ada kasus serupa prihal pembungkaman kebebasan berbicara. Pada pemilu tahun 2016, pemerintah Uganda memblokir akses ke media sosial demi meredam kebebasan berbicara rakyatnya.

Juru bicara parlemen, Chris Obore, membela peresmian pajak ini dengan mengatakan bahwa pajak media sosia bernilai sangat kecil dan nggak akan membebani masyarakat.

Presiden Uganda, Yoweri Museveni membela pemerintahannya terkait peresmian pajak media sosial. Ia mengatakan bahwa dirinya menolak dikatakan mencari pemasukan lewat pajak media sosial. Tujuan diadakannya pajak itu adalah untuk mengantisipasi masalah berita bohong, gosip, penghinaan, dan opini.

Nah, berarti benar, pemerintah Uganda membungkam kebebasan berbicara rakyatnya bukan cari pemasukan. Tetapi, kalau dilihat dari nilai pajaknya, kayaknya kurang efektif ya peraturan ini.


Source From:http://keepo.me/reyidrus/keterlaluan-di-negara-ini-pemerintah-kenakan-pajak-buat-warganya-yang-main-media-sosial

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Aplikasi UP Station
telah tersedia sekarang
Buka Artikel
Download Aplikasi